uu 24 tahun 2013. 2014 No. uu 24 tahun 2013

26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 (UU/2013/17). File usage on Commons. a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. 50 Tahun 2013 . H. Tahun 2013. 2014. 000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 down load. Beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi,. GO. 2013. 1 Tahun 1970 Ttg Keselamatan Kerja •UU No. -. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Jika tafsiran saya tidak keliru, artinya ada peluang bagi non PNS untuk menjadi Petugas Registrasi. JAKI. Perubahan Uu 24-2004. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. 24 Tahun 2007. BAB I Ketentuan Umum. Peraturan Menteri Pendidikan dan. Sistem Pendidikan Nasional. Dengan berlakunya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. Ada pun dasar hukum KIA antara lain Pasal 27 UU No. PENDAHULUAN . Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran. 24 TAHUN 2015 . NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal . Tanggal Pengundangan 28 April 2023. UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ini terjadi mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamantan maupun Kabupaten. KM 305 TAHUN 2020 24 Nov 2020:. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang. 2. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. ABSTRAK PERATURAN. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa, Instansi Pelaksana wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. uu no 24 tahun 2013, perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Kesehatan. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Tanggal Ditetapkan. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Tajuk Entri Utama: Departemen Pendidikan Nasional: Nomor Peraturan: 20: Tahun Peraturan: 2003: Jenis Peraturan: Undang-undang: Tempat. 14591. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Nopember 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas. D. Nov 8, 2020 · Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 30. c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan2014. 000,00. Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No 12 Tahun 2006, FH UII Press, Yogyakarta, 2009 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 24 Tahun 2013)dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota (pasal 7 UU NO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan •Ratifikasi Konvensi ILO (ILO C. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu. Pelayanan Keliling Desa Gedangsewu, Kec. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. (2015). Ada pun dasar hukum KIA antara lain Pasal 27 UU No. Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota. Dengan disahkannya UU No. Inilah sesungguhnya esensi pasal 26--39 UU No. Pertimbangan UU 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan. PP ini mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 8,. PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Memberikan ketentuan mengenai devisa yang. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. Sehingga mengacu pada Pasal 101 huruf c UU nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk, KTP-el yang diterbitkan sebelum 2013 pun ditetapkan berlaku seumur hidup. Judul. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi. 3. ID : 88 HLM. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Diundangkan di Jakarta: pada tanggal 24 Desember 2013:. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. 23 Tahun 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Oleh karenanya, melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, Pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi. NOMOR 23 TAHUN 2014. § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan § UU No 40 Th 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional § UU No 24 Th 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Untuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan JKP palimh lama 6 (enam). RENSTRA. Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 7. Jogloabang. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2013: Tentang: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 24 Desember 2013: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Dec 24, 2013 · Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS . 2013. U. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -. Penjelasan Atas UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR. 1342 View. Secara khusus UU No. Tipe Dokumen. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. pdf. Aug 12, 2019 · 8/12/2019 uu 24 tahun 2013 tentang adminduk 1/43distribusi iisalinanundang-undang republik indonesianomor 24 tahun 2013tentangperubahan atas undang-undang nomor 23 tahun… Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L2, Tambahan Lembaran. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, baik segi substansi materiilnya maupun dari segi kuantitasnya, maka perlunya untuk mengkaji dan. Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, kami akan membahas mengenai jaminan kecelakaan kerja yang diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial. Itu. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 16 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan “Hasil dari perekaman ini untuk bisa masuk dalam DTKS. Amar Putusan:. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak. UU 42 2009. 1). KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. pemerintah 96 Tahun 2012 UU 25 2009 Publik; 4. Peraturan Presiden. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 503 × 768 pixels | 1,275 × 1,947 pixels. Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. b. 2. 5, TLN No. NOMOR 64 TAHUN 2013 I. Latar Belakang. 48 WIB; Nurhidayatuloh. 468/KMK. analisis dan evaluasi undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2011 download: 95. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan. Namun, ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga. VISI MISI KECAMATAN 2023. - 5 - 24. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Apr 20, 2021 · Namun, ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga (“RT”) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU. Editor: Iwan Sutiawan. No. 27 Sep 2023. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. UU 24 Tahun 2013 Atas Undang-Undang 23 Tahun tentang AdminigtrASl 3. 000. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. 19 Tahun. Belum Tersedia. Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetap. FILE;. Tentang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2013 download: 32. Buka File. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Konsultasi Langsung melalui Loket Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021. Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 sebagai pengganti Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006. (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. Link Terkait. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Pramuka Kav. DR. CARI. 1, Katang, Sukorejo, Kec. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. pdf. Itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013, dinyatakan KTP berlaku seumur hidup,” jelasnya dalam keterangan yang diterima Kompas. 43 TAHUN 2013 . NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang. 23/2002 tentang Perlindungan Anak - UU No. UU No. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 2. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013. Lambang Provinsi Sumatera Selatan. Jika pembentukan payung hukum menjadi kendala maka harus. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis T. 3. Sehingga, kerjasama yang telah dilakukan Kemendagri, dalam rangka melaksanakan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. naskah akademis ruu tentang perubahan atas uu no. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota. Indonesia, Kementerian Keuangan. judul tentang opsi; uu 7 tahun 2017: pemilihan umum detail uu 24 tahun 2013: perubahan atas uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan detail uu 52 tahun 2009UU 24 TAHUN 2013. Indikator Kinerja Utama. TENTANG . pada tanggal 24 Desember 2013 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: SubJudul: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN:. Tipe Dokumen. Dispendukcapil Kabupaten Kediri. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 2019. 119. Unsur Pembentuk Identitas Nasional Empat unsur identitas di atas dibagi atas tiga kelompok, di antaranya Identitas Fundamental (Pancasila dan Ideologi negara), Instrumental (UUD, lambang negara, lagu kebangsaan, dan. Semedi Loket jangka waktu penyelesaian adalah 10 menit. "EVALUASI PENGATURAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. SelengkapnyaCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. 10. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 2013/No. 2013 No. TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. ooo. RUMAH SAKIT . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP(pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. “Membenahi Manajemen Dampak Bencana”, Media Indonesia, 18 Januari 2014.